OLIGARKI DAN DINASTI POLITIK

 

     FOTO PENULIS: ROMA RISKI SIREGAR

 

OLIGARKI DAN DINASTI POLITIK

Ditahun 2020 ini, tepatnya menjelang pilkada, parah petahana sudah mulai menunjukkan taringnya kembali, ramai-ramai para petahana membangun kerajaan di republik ini. Politik dinasti yang diperkuat oleh oligarki partai telah mencabik wajah manis demokrasi.

Kini demokrasi telah menampakkan wajah aslinya, monster yang siap menghisap darah rakyat demi kelanggengan kekuasaannya. Setidaknya ada lima calon kontestan Pilkada yang berasal dari keluarga petahana, dilansir dari akurat.co (19/07/2020). Menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution yang berniat maju di Pilkada Medan. Bobby telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Golkar. Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi, diusung oleh PDI-P menjadi calon walikota Solo. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo maju sebagai Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung putri Ma’aruf Amin, Siti Nur Azizah untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Tangsel 2020. Digadang-gadang, PDI-P dan Gerindra menjadi kendaraan politiknya menuju Pilkada. Pilar Saga Ichsan, anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, maju mendampingi Benyamin Davnie sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel.

Bukan sekedar meramaikan Pilkada, hadirnya calon dari keluarga petahana membuktikan dua hal. Pertama, adanya dinasti politik. Kedua, menelanjangi partai-partai yang menjadi oligarki.

Pertama, dinasti: dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, tetapi juga dengan mereka yang disatukan oleh sebuah pernikahan dan persaudaraan, yang artinya, mereka menjadi "satu ikatan".  Tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Fenomena dinasti politik bukan kali ini saja dan bukan hanya di Indonesia. Ia menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi.

Amerika Serikat memiliki banyak sekali dinasti politik. Peter Schweizer menyebut keluarga Bush sebagai “dinasti politik tersukses sepanjang sejarah Amerika Serikat”. Ada pula keluarga Kennedy dan keluarga Clinton.

Jika di Indonesia kita mengenal keluarga Cendana untuk dinasti politik Soeharto. Gurita Cikeas untuk politik keluarga SBY. Namun tidak hanya kedua mantan presiden tersebut yang membangun kerajaan di Indonesia. Ada mantan Presiden Soekarno yang saat ini anak, menantu, hingga cucunya menjadi pejabat negeri. Dan masih banyak lagi.

Dinasti politik ini tak ubahnya seperti monarki absolut yang memakai topeng baru, yang memungkinkan kekuasaan dipegang oleh orang yang itu-itu saja dan dari lingkungan itu-itu saja. Dinasti politik di Indonesia sudah berlangsung sejak jaman Orde Lama, walau ketika Soekarno berkuasa, anak-anaknya saat itu tidak terlibat dalam politik, tetapi selepas reformasi 98 keturunan Soekarno mulai terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Sebut saja Megawati sebagai mantan Presiden, Taufik Kemas sebagai mantan Ketua MPR, Puan Maharani sebagai ketua DPR, Guruh Soekarno sebagai anggota DPR, Puti Guntur sebagai anggota DPR, dan Rachmawati sebagai mantan Anggota Dewan Pertimbingan Presiden. Dinasti politik juga terjadi pada keluarga Soeharto, Hatta, Habibie, Gus Dur, SBY, Amin Rais hingga Joko Widodo.

Kedua, oligarki partai: Partai adalah kendaraan politik para kontestan politik. Sedangkan oligarki semakna dengan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Ketika calon yang diusung oleh partai memenangkan kontesasi, maka nyaris semua kebijakan dipengaruhi oleh elit partai. Silakan lihat sendiri fakta kepemimpinan Presiden Jokowi jilid 2 ini. Siapa pengusung RUU HIP, RUU Omnibus Law, UU Minerba, UU Corona. Rakyat menolak, tapi tetap saja dibahas dan diketok palu. Partai tertentu telah mengendalikan negeri ini. Banteng moncong putih menjadi pengusung dan pengendali pemerintahan saat ini.

Keterlibatan oligarki dalam politik hampir pasti dilatarbelakangi oleh upaya untuk menjaga kekayaan pribadi— apa yang disebut Winters sebagai “Industri Pertahanan Kekayaan”. Politik menjadi kanal potensial untuk menjalankan kekuasaan demi menjaga kekayaannya. Mereka dapat bebas memilih untuk mendukung, mensponsori, atau bahkan menjadi elit politik. Ancaman kekuasaan oligarki di Indonesia sangat nyata, dan itu dapat dilihat melalui ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan yang miskin. Kesenjangan kekuasaan material dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Demokrasi hanya memberikan fasilitas kesenangan hidup di dunia yang semu. Itupun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Terutama para elit politik yang telah memiliki singgasana kekuasaan yang empuk. Tak cukup mendudukkan dirinya, perlu juga menjadikan keluarganya menjadi pejabat, membangun kerajaan. Sementara untuk rakyat biasa, demokrasi telah memberikan harapan kosong dan janji palsu lewat mulut berbisa kontestan pemilu. Disambangi tiap jelang pesta politik, namun dianggap tak ada ketika si kontestan telah duduk di kursi jabatan.

Semoga ditahun ini, yang mendapatkan kursi bukanlah orang-orang gila dengan dinasti nya, juga dengan kekuasaan dan harta, semoga ditahun 2020 ini yang mendapatkan kedudukan adalah orang-orang yang komiten dalam menjalankan amanahnya.

 

Penulis: Roma Riski. Siregar