Komentar
Berawal dari pengesahan APBDP oleh pemerintah provinsi riau bersama dengan
anggota DPRD Riau, riau kini kembali hangat dibicarakan, tidak hanya menjadi
tranding topic di jejaring medsos, juga mengisi penuh laman-laman media cetak
dan elektronik. Ini bukan lagi soal korupsi suap APBD ataupun gugatan indikasi
korupsi keluarga Plt Gubri, melainkan kebijakan anggaran yang oleh banyak
kalangan menganggap bukan kebijakan yang populer dan berpihak kepada
kepentingan masyarakat, yaitu kebijakan memberikan support dana hibah kepada
kegiatan kongres XXIX Himpinan Mahasiswa Islam yang diselenggarakan di Kota
Pekanbaru pada tanggal 22-26 November 2015.
Disaat yang sama, ketika hampir seluruh masyarakat riau masih mengenang
betapa sadistnya pristiwa bencana alam kebakaran hutan, gas beracun yang
menjelma dalam wujud “asap” seolah-olah ingin membumi hanguskan makhluk
penghuni provinsi riau ini, alih-alih sebuah kebijakan bermuka kaku hanya
menulis angka hampir setengah dari anggaran pelaksanaan kongres XXIX HMI yang
hanya memakan waktu 5 (lima) hari saja. Sementara, penanggulangan bencana asap
yang hampir 17 tahun hanya dihargai dengan 1.8 M untuk digunakan selama satu
tahun kedepan, kita bisa bayangkan betapa pemerintah provinsi riau ini sangat
abai dan terkesan menganggap sepele persoalan bencana itu, padahal pergantian
musim selalu mengundang bencana yang berantai.
Alhasil, hampir satu minggu lebih ini kisah HMI dengan anggaran kongres
milyaran itu menyedot perhatian masyarakat Indonesia, terkhusus bagi kaum pergerakan
dan organisasi-organiasi lokal maupun nasional. Saat itu pula mulailah
kritikan, tuntutan sampai gerakan petisi pembatalan anggaran kongres XXIX HMI
yang menggunakan anggaran negara disuarakan kepada Pemerintah Provinsi dan
Mendagri, karna dianggap tidak sesuai dengan kaedah azas kepatutan dan keadilan
serta dianggap suatu pemborasan.
Beberapa hari ini juga bermuncuklan artikel-artikel kritikan, cemoohan dan
penolakan terhadap anggaran kongres HMI yang bersumber dari uang negara itu,
semakin memperkeruh citra HMI sebagai organiasi yang dikenal sangat kritis,
cerdas dan populer dengan gerakan-gerakan membela masyarakat lemah dan pencari
keadilan. Seketika menjatuhkan pamor organiasi HMI pada level terendah, sebagai
kader yang sama bendera HMI meskipun berbeda kultur dan tridisi tentu penulis
merasa terhenyuh, sedih dan marah, bagaimana tidak? organiasi yang selama ini
tempat beraktualiasi diri seakan berubah wajah menajdi organisasi yang begitu
fragmatis dan opurtunis. Terlebih peristiwa itu diperburuk dengan
kejadian-kejadian yang sangat tidak mencermin tindakan kader Mahasiswa “Islam”,
tindakan anarkis, kekerasan fisik dan tauran seakan juga mengubah wajah
organisasi HMI ini bermetamorfosa menjadi organiasi preman.
Yaa mungkin kata pembelaan yang sedikit berarti sekedar untuk mengobati
kegelisahan bagi para kader HMI yang sedang berkongres ini adalah “OKNUM”,
menggambarkan perbuatan sekelompok anasir yang sengaja ingin merusak citra HMI
ataupun kata “SENTIMEN” menggambarkan sekelompok orang yang sengaja menyerang,
mengadu domba dan iri terhadap HMI karna mendapat support dana dari pemerintah.
Penulis kira apapun alasannya, HMI sebagai organiasi telah keliru memilih
kebijakannya, terlebih anggaran yang terekspos sangat fantastis, dilain
peristiwa ada rombogan peserta kongres melakukan tindakan anarkis, dari mulai
memblokade jalan, tauran, tidak bayar makan sampai pada tindakan kriminal hanya
karena alasan lapar dan tidak dapat tempat beristirahat serta tidak dilayani
oleh panitia. Sungguh incident yang sangat menggelitik hati.
Sebagai Organisasi, HMI adalah organisasi mahasiswa tertua, yang perjalanan
sejarah pergerakan memang tidak kita ragukan kontribusinya terhadap Agama,
Bangsa dan Negara, terlebih dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang
telah banyak terlibat baik di pemerintahan, partai politik, akademi sampai
kepada pelaku usaha. ini menunjukan eksistensi HMI sebagai organiasi mampu
menjadikan kader-kadernya sebagai kaum intelektual yang penuh inovasi dan
kreatifitas, serta mampu mengambil peran untuk turut serta membangun bangsa dan
negara.
Meskipun kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negara tidak lantas ada
pembenaran bagi HMI untuk kemudian merasa berhak dan berfoya-foya dengan uang
negara, karna dengan anggaran yang sebegitu besar akan lebih sangat berarti dan
bermanfaat bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau ini, itu kita bisa lihat
dari angka kemiskinan yang masih saja tinggi. Alangkah lebih arif dan bijaksana
sekiranya HMI mau sedikit merendahkan hatinya untuk tidak memaksakan sesuatu
yang akan mendatang pergunjingan bagi lembaga HMI yang sakral ini, tentunya hal
demikian Sesutu yang mudharat bukan manfaat.
HMI tidak boleh begitu saja lupa bahwa tindakan segelintir “oknum” lah
kemudian dalam sejarah perjalannya sebagai organisasi yang utuh terbelah
menjadi dua pada kongres ke XVI 1986 di Padang, meskipun pembenaran karna
adanya intimidasi penguasa orde baru terhadap pengurus PB saat itu hingga
kemudian mengambil kebijakan menerima asas tunggal yang saat itu dipaksakan
oleh pemerintah orde baru. Lahirlah HMI Majelis Penyelamat Organiasi yang
kemudian menuntut dan menentang kebijakan PB HMI karna telah menerima asas
tunggal yang bertentengan dengan konstitusi dan komitmen asas islam bagi
organiasi HMI kala itu. Faktanya sampai hari ini HMI masih saja dalam perbedaan
dua kelompok itu, seperti yang kita kenal HMI yang menerima asas tunggal yaitu
HMI Dipo (HMI yang bersekretariat di Diponegoro menteng Jakarta) dan HMI MPO
(majelis penyelamat organisasi) yang menolak asas tunggal. Penolakan yang
dimaksud bukan berarti menolak pancasila, tapi lebih kepada penolakan terhadap pemaksaan
dan kediktatoran rezim orde baru ketika itu, yang mengubah wajah pancasila
menjadi begitu sangat menakutkan bagi masyarakat.
Berkongreslah dengan damai dan penuh hikmat, tanpa harus membuat keriuhan
yang akhirnya membuat kegelisahan bagi HMI sendiri, sebab seminggu sebelum ini
HMI MPO telah usai melaksanakan kongresnya yang ke XXX di Kota tengerang dengan
penuh hikmat dan kesederhanaan, jauh dari hiruk pikuk dan keriuhan media, karna
sesungguhnya bagi HMI bukanlah popularitas yang menjadi tujuan utama, tujuan
HMI adalah membina kader-kadernya menjadi kader intelektual yang beriman dan
taqwa, intelektual, kritis dan inovatif hingga akhirnya ia mampu menjadi
khalifah yang memberi manfaat bagi agama, bangsa dan negara, Bukan menciptakan
kader-kader yang fragmatis, opurtunis terlebih premanisme.
Bukan “oknum” ataupun “sentiment” kata yang tepat untuk sebuah pembenaran,
jangan salah dan berlebihan menggunakan istilah “oknum” itu, karna bagi salah
satu agama istilah itu sangat sakral dan suci yang akhirnya membuat persoalan
dan masalh baru nantinya. Pembenaran yang lebih arif adalah introsfeksi dan
evaluasi diri, khususnya bagi seluruh kader HMI yang berkongres, khawatirnya
“oknum” itu ternyata lebih dominan dan banyak didalam tubuh HMI dari pada jumlah
kader yang masih istiqamah digaris perjuangan HMI, maka akan membutuhkan waktu
yang lama untuk mebersihkan anasir-anasir yang menggerogoti tubuh HMI yang juga
telah merubah wajah dan citra HMI dimata masyarakat luas.
SALAM YAKUSA
Oleh : Tata Maulana (Mantan Ketua Umum HMI - MPO Cab. Pekanbaru)