Komentar
Puthut EA,
penulis dan pemilik Mojok.co, hari ini menohok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
dengan tulisannya yang satir. Ini cuma satu dari sekian banyak cibiran kepada
HMI di sosial media akhir-akhir ini. Jelas ini pukulan telak bagi HMI, setelak
kekalahan Real Ma
drid pada El Clasico edisi terakhir. Dan saya pikir HMI memang
layak menerimanya: memalukan juga menyedihkan. Dengan dana kongres 3 miliar,
HMI telah keluar dari khittah/nilai dasar dan marwah gerakan mereka sendiri.
Meski ada
kritik bagi tulisan Puthut itu, satu fragmen yang mengatakan HMI sempat
terbelah. Menurut saya, kata “sempat” kurang tepat digunakan, karena faktanya
organisasi mahasiswa tertua yang dibentuk (alm) Prof. Drs. H Lafran Pane dkk
pada 5 Februari 1947 di Jogjakarta ini masih tetap terbelah dalam dua kelompok
sampai hari ini: HMI-DIPO dan HMI-MPO. Kata “sempat” bermakna per-belahan-nya
telah usai dan telah bersatu kembali, padahal mereka masih jelas terpisah.
Tidak salah,
organisasi berbendera hijau hitam ini memang terbelah menjadi dua pada tahun
1986 menjelang kongres HMI ke-16 pada Maret di Padang. Menyusul satu tahun sebelumnya
terbit UU No. 8 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila oleh pemerintahan
Orde Baru Presiden Soeharto. Di sinilah kisruh rekayasa Asas Tunggal Pancasila
bermula. HMI menjadi dua kubu berseberangan: HMI-DIPO dan HMI-MPO.
Sejatinya, di
AD/ART kedua HMI tersebut tidak ada penambahan kata DIPO ataupun MPO. Kata DIPO
dan MPO digunakan hanya untuk membedakan keduanya dalam konstelasi gerakan
mahasiswa saja. DIPO berarti Diponegoro, diambil dari nama jalan sekretariat PB
[Pengurus Besar] HMI di Menteng, Jakarta. Di Jogja, markas cabang mereka ada di
Jalan Dagen – belakang Malioboro. DIPO berasaskan Pancasila, mendukung asas
tunggal, dan tentu saja pro-Orde Baru.
Sementara MPO
berarti Majelis Penyelamat Organisasi. MPO dibentuk cabang-cabang yang menolak
berubahnya asas HMI sedari awal sudah Islam menjadi Pancasila. Kebuntuan
negosiasi MPO dengan PB dan MPK [Majelis Pekerja Kongres] akhirnya berbuah
perpecahan.
HMI-MPO
memilih tetap berasaskan Islam, menolak rekayasa asas tunggal Pancasila, dan
selalu di barisan terdepan melawan rezim Orde Baru. Apakah HMI-MPO berarti
benar-benar anti-Pancasila ? Tentu saja tidak. Penolakan Pancasila tentu karena
menolak “rekayasa” politik yang dijalankan Orde Baru dalam konteks saat itu.
Justru banyak kader HMI-MPO yang begitu Pancasilais.
Pada zaman
Orde Baru, HMI-MPO dianggap ilegal dan sama sekali tak mendapat dukungan
fasilitas negara. Beda nasib dengan saudara mereka HMI-DIPO. Untuk melaksanakan
Latihan Kader [LK] pun, HMI-MPO harus berhati-hati guna menghindari pantauan
aparat. Maka gerakan bawah tanah[underground] menjadi
keseharian mereka saat itu. Di Jakarta, saya tak tahu alamat sekretariat PB-nya
di mana. Kalau di Jogja, cabang mereka bermarkas di Karangkajen. Dan Jogja
adalah pusat dari HMI-MPO.
Terkait dengan
konstelasi pemikiran gerakan, posisi HMI-MPO tergolong unik. HMI-MPO dipetakan
sebagai kelompok kanan paling kiri – kiri paling kanan. Mereka ada pada posisi
paling kiri ketika berdialektika dengan gerakan kanan. Namun, berada paling
kanan ketika bersama gerakan kiri.
Lalu di mana
kedua HMI tersebut berada ketika orang-orang ribut soal dana berlebihan yang
mencapai 3 miliar, ricuh melawan petugas untuk memaksa naik kapal, makan di
warung tidak bayar hingga muncul plesetan *HMI = Habis Makan ilang, sampai pada
perkara mengamuk karena tak dapat penginapan dalam Kongres HMI di Riau?!
Begini.
Kongres HMI di Riau itu adalah kongres yang dilaksanakan oleh HMI-DIPO. Lalu
HMI-MPO kongres di mana? Tak banyak yang tahu [termasuk media] bahwa pada waktu
yang relatif hampir bersamaan, HMI-MPO juga melakukan kongres. Kalau saya tidak
salah, mereka baru menyelesaikannya pada 19 November 2015, Kamis malam – Minggu
lalu di Tangerang.
Berapa miliar
dana yang dihabiskan Kongres HMI-MPO? Pastinya dalam angka milaran juga. Info
yang saya dapatkan, mereka menghabiskan dana sekitar Rp 0,35 miliar alias Rp
350 juta. Ditambah bonus tanpa kericuhan di pelabuhan, tanpa ribut minta
penginapan, dan tak ada warung yang tidak mereka bayar. Dan yang paling penting
tentunya, mereka tidak memakai dana APBD. Tanpa huru-hara dan tanpa
pesta-pesta, HMI-MPO selesaikan agenda internal mereka tanpa mengganggu pihak
eksternal mana pun.
HMI-MPO adalah
antitesis dari HMI-DIPO. Mereka dua saudara yang berbeda arah dan sejarah.
Walau sejak kongres ke-22 pada tahun 1999 di Jambi, HMI-DIPO sudah kembali ke
asas Islam, namun keduanya belum juga bisa bersatu lagi. Tapi tetap saling
menghormati.
Kehidupan HMI-MPO tak semudah HMI-DIPO yang digambarkan Mas Puthut, tinggal
telepon Kanda sana-Kanda sini, beres sudah. Proyek sana-proyek sini, kaya
sudah. Dan syukurnya, sebagian besar dari HMI-MPO masih teguh dan percaya pada
absurdnya idealisme. Sebuah barang mahal ketika Anda hidup di zaman gadget dan
butuh kuota internet. Mereka tetap berusaha berjalan dalam khittah-nya.
HMI-MPO
mengenal istilah Khittah Perjuangan, HMI-DIPO mengenal istilah Nilai Dasar
Perjuangan. Terdengar berbeda, namun keduanya berangkat pada dasar trinitas
yang sama: hubungan kepada Allah SWT [Tauhid], hubungan sesama manusia, dan
hubungan dengan lingkungannya. Sasarannya menciptakan Insan Ulil Albab,
sebaik-sebaiknya mahasiswa yang bermanfaat bagi agama dan bangsanya.
Namun apa
jadinya ketika kenyataan di lapangan bertolak belakang sama sekali. Melimpahnya
dana kongres melebihi dana bantuan bencana, arogansi memuakkan melebihi
suporter bola, dan berbagai kekisruhan hingga kekerasan bersenjata dengan
korban terluka adalah bukti kegagalan kaderisasi. Tak hanya konflik internal,
mereka pun berkonflik dengan orang di luar mereka. Bagaimana mungkin aktivis
mahasiswa yang juga [katanya] intelektual lebih mengutamakan pedang ketimbang
pena. Apa bedanya dengan begal. Dan hebatnya, pejabat negara selalu hadir di
setiap kongres mereka.
Sementara
HMI-MPO melakukan kebalikannya, walau tidak sempurna. Tenang dan tak cari
perhatian. Konflik dan intrik tetap terjadi secara internal namun hanya
sebatasnya. Dan alhamdulillah mereka belum juga diperhatikan pejabat negara.
HMI-MPO pun tak terlalu peduli perkara itu.
Satu hal yang
menarik dari HMI-MPO adalah mengedepankan gerakan kultural ketimbang larut
dalam gerakan politik. Ini yang menurut saya membuat mereka tetap terlihat
relevan dalam gerakan mahasiswa hari ini. Mereka lebih berminat pada kajian
intelektual, gagasan, dan ide ketimbang rebutan posisi kepengurusan. Namun
tetap kritis terhadap kondisi kebangsaan.
Saya tidak
bermaksud membela HMI mana pun. Tidak sama sekali. Namun, tak bisa dipungkiri
bahwa HMI-DIPO dengan kongres Riau-nya telah menjadi contoh buruk bagi gerakan
mahasiswa. Dan, HMI-MPO dengan kongres Tangerang-nya seolah memberi pesan bahwa
masih ada harapan untuk HMI. Harapan untuk menjadi gerakan mahasiswa yang
sepantasnya gerakan. Bukan sekadar tempat mahasiswa mencari makan.
Saya jadi
ingat komentar seorang kakak tingkat saya yang sekarang sukses di Jakarta,
kebetulan dia sering menerima proposal dari berbagai elemen gerakan mahasiswa,
“Ada satu hal yang menjadi kelemahan kader HMI-MPO, sepertinya mereka tidak
cukup terlatih membuat proposal. Saya jarang sekali mendapati proposal dari
mereka…. ” Saya tertawa. Mengingat beberapa kader HMI-MPO yang saya kenal,
mereka lebih memilih berjualan buku di halte kampus dan menjajakan bunga ketika
ramai wisuda, ketimbang “bersusah payah” mengetik proposal.
Edyar P. Utama
Lulusan Hubungan Internasional Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Buruh Perbankan, penggila Manchester United.
Tulisan ini dikutip dari geotimes.co.id