Komentar
HMI PEKANBARU,- Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, membantah membuat sensasi
dengan pemunculan isu jual-beli pasal Undang-undang di Dewan Perwakilan
Rakyat.
"Isu itu merupakan bagian ilustrasi dari ceramah saya saat menjadi keynote speaker dalam sebuah seminar," ujar Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 16 November 2011.
Saat bicara tentang politik hukum, kata Mahfud, ia mengatakan ada
tiga hal yang menyebabkan Undang-undang di Indonesia buruk. Salah
satunya adalah karena sering terjadi tukar menukar isu dan jual beli
dalam penentuan isi pasal-pasal Undang-undang.
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian
undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di
antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya
legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam
pembuatan UU.
Advokat senior, Adnan Buyung Nasution, menyatakan pernah mendengar
informasi dari pemerintah soal praktek jual-beli ayat atau pasal
Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.
Informasi tersebut dia peroleh saat masih duduk sebagai anggota Dewan
Pertimbangan Presiden. "Itu betul. Saya dengar dari pemerintah sendiri,
bagaimana sulitnya pemerintah, waktu saya sebagai Wantimpres dulu, yang
meminta dilibatkannya DPD supaya ada checks and balances," kata Adnan Buyung ketika dijumpai di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta. (eh)